PEMILU ULANG BKM, AJANG PEMBELAJARAN DEMOKRASI DAN TRANSPARANSI

SELINTAS PANDANG PELAKSANAAN PEMILU LKM KUALO BARU LINGKAR BARAT

Ditulis oleh : Faskel CD TF  8

Suasana konsolidasi dan persiapan menjelang Pemilu Ulang LKM Kualo Baru

Pemilu Ulang LKM merupakan salah satu episode dari pelaksanaan siklus masyarakat sebagai tahapan berikut setelah Pemetaan Swadaya. Bila Pemilu LKM/BKM dilakukan pada tahun awal terbentuknya lembaga tersebut, maka Pemilu Ulang LKM/BKM merupakan pemilihan pengurus kolektif LKM/BKM pada tahun ke-4 berjalannya lembaga tersebut.

LKM Kualo Baru merupakan LKM yang terbentuk tahun 2010, sehingga pada tahun 2013 ini memasuki tahun ke-4 dan telah melakukan rangkaian kegiatan mulai dari Refleksi Kemiskinan dan Pemetaan Swadaya. Pada periode 2010-2013 koordinator kolektif adalah Bapak Dulani, yang berprofesi sebagai tenaga pendidik di SMPN 20 Kota Bengkulu.

Bapak Dulani dan Kepala Kelurahan Lingkar Barat saat memberikan arahan dalam pelaksanaan Pemilu Ulang LKM Siklus Tahun ke-4 2013

Proses pelaksanaan Pemilu Ulang LKM/BKM secara teoritis atau bersumber pada Pedoman Umum PNPM Perkotaan terkesan ‘njlimet’. Namun yang namanya pesta demokrasi dimana-mana memang ‘njlimet’ karena menyangkut hak suara dan hak pilih. Toh pelaksanaannya tetap simpel, lancar, terbuka/transparan. Dimulai dari pembentukan panitia pemilihan dan panitia khusus/komisi yang menangani pelaksanaan pemilihan, AD/ART LKM berikut kriteria pemilihan, serta yang menangani pengawasan terhadap pelaksanaan pemilihan, rangkaian ini dilanjutkan dengan pemilihan utusan tingkat basis yang selanjutnya akan dijadikan sebagai patron calon pengurus LKM pada tingkat kelurahan. Mengingat waktu yang sudah ditentukan, pelaksanaan rembug untuk persiapan pemilihan juga dirangkaikan dengan kegiatan lain sehubungan siklus, yaitu sosialisasi, coaching/pembekalan dan pelaksanaan tinjauan partisipatif. 

Warga dan Tokoh Masyarakat Utusan Basis mengikuti tata tertib pelaksanaan Pemilu Ulang LKM Kualo Baru 2013 

Pada pemilihan tingkat kelurahan, setiap utusan dari tingkat basis memilih siapa saja calon yang akan menduduki kepengurusan kolektif LKM untuk 3 tahun ke depan. Dalam kertas suara yang diberikan, setiap utusan bebas menuliskan tokoh-tokoh yang dianggap layak sesuai kriteria yang ditentukan untuk masuk dalam jajaran pengurus. Bisa satu atau lebih nama yang ditulis, termasuk namanya sendiri.

Tanggal 13 Agustus 2013 lalu, Bapak Dulani kembali terpilih sebagai Koordinator Kolektif LKM Kualo Lingkar Barat periode 2013-2015 yang akan bersama-sama dengan 10 orang yang mendapatkan suara terbanyak untuk melengkapi formasi 11 pengurus kolektif LKM. Disaksikan oleh Kepala Lurah Lingkar Barat, pelaksanaan pemilihan dituangkan dalam Berita Acara Kegiatan.

Ada beberapa hal yang bisa dijadikan sebagai trending topic terkait demokrasi dan demokratisasi ala Pemilu Ulang LKM. Bahwa utusan warga dari tingkat basis bisa saling mengenal siapa saja utusan dari basis (RT) lain dan kemudian terjadi penguatan lintas warga dalam hal informasi menjadi potensi sumber daya, baik ide, pikiran, masukan, dan channeling/kemitraan untuk program-program yang akan disusun.

Selain itu, tidak terdapat ego dan politisasi apalagi manipulasi terhadap suara. Karena dalam pemilihan ini, kriteria utama yang ditekankan adalah warga utusan tidak membawa bendera politik apapun, meskipun beberapa di antaranya adalah tim sukses maupun anggota parpol untuk Pemilu 2014. Dengan kata lain, pemilihan ulang LKM secara sadar menjadi ajang demokrasi tanpa politik. Lalu warga bebas memilih calon pengurus dan pemimpin tanpa tekanan dan tidak terkonsentrasi pada 1 orang tokoh. Pemilih bahkan bisa mengusulkan dirinya sebagai salah satu yang akan terpilih. Dan transparansi serta keterbukaan untuk itu direalisasikan dalam penentuan nama calon dan penghitungan suara terbanyak untuk calon yang dipilih di depan semua warga. Tidak ada bisik-bisik dan ‘kontribusi imbal balik’.

Pembelajaran lain yang bisa dipetik adalah, siapa pun pemimpin dan pengurus lembaga mempunyai tugas dan amanah yang memprioritas kemajuan dan kesejahteraan warga kelurahannya sendiri. Warga yang tidak terpilih bukan menjadi oposisi, namun menjadi mitra bersama. Karena ternyata tanpa kemitraan dengan sesama warga, program PNPM Perkotaan mungkin belum tentu diterima oleh masyarakat.

Mungkinkah Pemilu Ulang LKM bisa menjadi proses demokratis yang menjadi contoh bagi para pengurus dan pengelola negara kita, Indonesia ?